Olahraga Sepak Bola Indonesia Kini Berebut Kursi PSSI


Mengarah pada calon Ketua Umum PSSI pada KLB nanti. Ada nama Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi, yang digadang-gadang sejumlah pemilik suara. Ada pula sang penggerak Kelompok 85, Umuh Muchtar. ”Tapi itu masih sekadar obrolan,” kata CEO salah satu klub yang kini berlaga di Indonesia Soccer Championship (ISC) itu. Ketika dimintai konfirmasi, Umuh membenarkan ada sejumlah pemilik suara yang ingin dirinya maju menjadi Ketua PSSI. Namun ia tak tertarik dan tak punya ambisi. 

”Saya juga tak mampu menjadi Ketua PSSI,” ujarnya. Adapun Letnan Jenderal Edy Rahmayadi belum berkomentar. Permintaan wawancara Tempo lewat telepon selulernya hanya beroleh jawaban, ”Saat ini saya sedang di perairan Filipina.” Pada Selasa dua pekan lalu, Kelompok 85 bertemu lagi di Hotel Sultan, Jakarta. Kali ini mereka langsung merancang surat desakan KLB yang akan diserahkan ke PSSI. Pertemuan di Hotel Sultan itu digelar sekitar pukul 14.00. Sayangnya, tak semua anggota Kelompok 85 hadir. Hanya belasan dan didominasi oleh pemilik klub sepak bola. Namun personel yang berhalangan hadir sudah mengirimkan surat ke Jakarta. Bahkan ada pemilik suara yang sekadar mengirimkan surat permohonan dalam bentuk foto. 

Baca Juga : F R I E S C A V I E N N AS A P U T R A DEMI ORGAN REPRODUKSI

Walhasil, Kelompok 85 di Jakarta hanya mampu mencetak foto tersebut ke secarik kertas. Menurut Umuh, pertemuan tersebut bertujuan merapikan surat-surat yang akan diajukan ke PSSI. ”Dari hotel, kami jalan kaki ke PSSI,” ucapnya. Setelah menerima surat permohonan KLB dari 87 anggotanya, PSSI akan melakukan verifikasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Tony Apriliani, mengatakan tim dari Sekretariat Jenderal akan memastikan keabsahan setiap surat dukungan KLB. Jika semua sudah rampung, tim akan menyampaikan hasil verifikasi ke Komite Eksekutif. Selanjutnya Komite memutuskan pelaksanaan KLB. ”Kalau tak memenuhi syarat KLB, kami akan memberitahukan kepada mereka. Jika lanjut KLB, kami akan minta petunjuk dan pengawasan dari FIFA dan AFC,” kata Tony ketika dihubungi. Namun Tony menegaskan bahwa KLB hanya layak ditempuh jika kepengurusan PSSI terbukti melanggar aturan. 

Baginya, syarat itu tak terpenuhi. Pemerintah sudah menjatuhkan pembekuan PSSI sehari sebelum kepengurusan La Nyalla terbentuk. Walhasil, tak ada satu pun pelanggaran yang pernah dilakukan PSSI sejak 18 April tahun lalu, karena memang federasi sepak bola Indonesia itu tak pernah bekerja. Lalu ada faktor lain. Selain permintaan KLB dari Kelompok 85, Menurut Tony, PSSI mendapat desakan dari anggota yang menolak KLB. Setidaknya, kata dia, ada 400 dari 780 anggota PSSI yang mengajukan surat dukungan kepengurusan La Nyalla dkk. 

Dukungan tersebut diajukan dalam bentuk surat resmi yang diterima PSSI pada Desember tahun lalu dan sudah dikirimkan ke FIFA. ”PSSI terdiri atas pemilik suara dan anggota. Mereka punya hak masing-masing. Kami akan meminta pertimbangan FIFA untuk menentukan sikap,” ujar Tony. Tuntutan KLB dari pemilik suara juga akan dibahas dalam kongres PSSI pada Juni mendatang. Untuk urusan KLB, Menteri Imam mengatakan pemerintah tak akan ikut campur. Namun ia mengingatkan para anggota PSSI mengenai harapan Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan mereka di Istana pada April lalu agar PSSI diurus oleh orang-orang yang lebih smart dan kredibel. Presiden juga ingin pengelolaan pemain sepak bola dilakukan sejak usia dini dan memberi ruang lebar untuk pemain lokal. ”Presiden mau tim nasional ini proyek Merah Putih, bukan warna lain,” kata Imam. 

Selain yang digariskan Presiden, Imam menekankan beberapa aspek perubahan yang diharapkan pemerintah. Salah satunya federasi, operator kompetisi, dan klub tidak melakukan rangkap jabatan. Kepentingan industri dan politik harus dijauhkan dari sepak bola. Terkait dengan banyaknya pihak yang terlibat dan mencari nafkah di sepak bola, Imam pun menekankan pentingnya transparansi pengurusan olahraga ini. Kontrak pemain, keuntungan dari pertandingan, dan segala hasil yang didapat harus jelas pemakaiannya. 

”Perputaran uangnya kan besar sekali,” ujar Imam. Imam memastikan pemerintah akan terus mengawal perubahan yang terjadi di PSSI. Pembekuan PSSI yang dilakukan pemerintah selama setahun harus dilihat sebagai peringatan bagi para pengurus untuk tetap mengusung semangat reformasi. ”Kalau mereka tak mau berubah, ya, kami bisa ambil kebijakan lagi,” kata Imam

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembeli Dari Gula Manis Sekarang Meningkat Cukup Pesat

Gelombang Razia Sekarang Meningkat Pesat