Tetap Bekukan PSSI

 SURAT dari badan sepak bola dunia, FIFA, bak angin segar bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Surat itu mendorong pemerintah mencabut pembekuan yang dikeluarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada April 2015. Dalam keadaan yang sudah ”cair” itu, PSSI dapat menggelar kongres luar biasa. Sebanyak 85 dari 107 pemilik suara di PSSI telah meminta kongres luar biasa segera terlaksana. Dalam Statuta PSSI tertera, kongres luar biasa dapat digelar jika ada permintaan dari dua pertiga pemilik suara, dan harus dipenuhi dalam tempo tiga bulan. 

Sejatinya PSSI telah menggelar kongres luar biasa pada April lalu. Namun hasil kongres itu mendapat tentangan dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah. Sengketa personal tak terelakkan. Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti tak akur dengan Menteri Imam. Skors itu pun turun dari FIFA. Pemain dan klub sepak bola Indonesia tak bisa unjuk gigi dalam pertandingan regional, apalagi internasional. Sekarang Indonesia menempati posisi ke-185 dari 204 negara anggota FIFA. Selama ini, PSSI dianggap sebagai biang kerok bobroknya prestasi sepak bola Tanah Air. Dari skor, manajemen kepengurusan yang sarat konflik kepentingan, hingga abai terhadap masukan dan kritik. La Nyalla juga tersangka korupsi. 

Baca Juga : SITUASI PEREMPUAN: DIRI YANG TERBELAH di Kota Bunga

Dia dituding melakukan pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dari pemerintah provinsi pada 2011-2014. Kini jalan untuk memulihkan PSSI terbuka lebar. Namun, dalam jajak pendapat di Tempo.co, lebih dari separuh responden setuju jika pemerintah tetap membekukan PSSI, meski jumlah mereka yang pro-pencabutan pembekuan pun cukup banyak. Basuki Tjahaja Purnama BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional menganugerahkan empat penghargaan sekaligus kepada pemerintah DKI Jakarta atas perencanaan kerja terbaik seIndonesia. Penghargaan itu diterima oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Istana Negara pada Rabu pekan lalu. 

Keempat kategori yang diraih adalah provinsi dengan perencanaan terbaik, provinsi dengan perencanaan inovatif, pencapaian indikator Millennium Development Goals (MDGs) terbaik tahun 2013-2015, dan tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2015. Andi Muhammad Ghalib MANTAN Jaksa Agung ini wafat setelah dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Senin pekan lalu. Andi Ghalib, yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan, meninggal pada usia 69 tahun lantaran komplikasi penyakit dalam. Ia adalah anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Sebelum menjadi anggota DPR, pensiunan TNI ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk India pada 2008-2013. l Siti Rahmani Rauf PENULIS buku peraga Ini Budi dalam pelajaran bahasa Indonesia ini meninggal pada Selasa pekan lalu. Perempuan kelahiran Padang itu wafat pada usia 96 tahun. 

Siti Rahmani aktif mengajar sejak 1937. Ia pensiun menjadi guru pada 1976, saat menjabat Kepala SD Negeri Tanah Abang 5, Jakarta. Siti mengerjakan buku peraga Ini Budi dengan metode struktur analitik sintesis, yang mempermudah proses belajar membaca, pada awal 1980-an. l Robby Djohan MANTAN Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk ini meninggal pada Jumat pekan lalu. Pria kelahiran Semarang itu wafat pada usia 77 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Puri Cinere. Setelah Robby bertugas selama delapan bulan di Garuda pada 1998, Menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng saat itu merekrut pria yang berlatar belakang bankir ini ke PT Bank Mandiri Tbk

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PILIHAN PAHIT GENDHIS MANIS

Gambar
SEKARANG bukan zamannya lagi perilaku ”asal bos senang”. Keputusan direksi dan komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III menolak perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengakuisisi pabrik gula Gendhis Multi Manis sudah tepat. Tentu Menteri Rini tidak nyaman, tapi secara bisnis akuisisi itu memang sangat tidak layak. Selain biayanya mahal, prospek pabrik gula itu masih belum jelas. Perintah akuisisi itu ada kaitannya dengan target swasembada gula pada 2019. Target itu akan dicapai dengan membangun pabrik baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada. Gendhis dibidik karena bangkrut. Sudah tujuh bulan pabrik itu tak lagi berproduksi. Harga penawarannya pun tergolong murah, hanya Rp 300 miliar. Pemiliknya, Lie Kamadjaja, mengklaim investasi Gendhis Rp 1,7 triliun. Ternyata masih ada beban lain. Pembeli harus juga menanggung utang. Padahal utang Gendhis ke Bank BRI tergolong besar, lebih dari Rp 885,4 miliar plus tunggakan bunga Rp 61 miliar. Ditambah utang jangka pendek...
Baca selengkapnya

Pabrik Gula Kini Menjadi Permasalahan Publik

Gambar
Kenapa Kementerian BUMN meminta perusahaan pelat merah membeli pabrik gula ini? Dengan melihat persoalan kedepan, pemerintah ingin ada swasembada gula. Artinya, tidak mengimpor gula lagi. Kalau ingin meningkatkan pendapatan petani tebu, kita harus menanam tebu lebih banyak. Lalu pemerintah melihat ada pabrik yang bermasalah dan apa yang bisa dilakukan terhadap pabrik tersebut. Kami mendapat informasi perusahaan BUMN dipaksa membeli pabrik ini.  Tidak ada permintaan khusus seperti itu. Dua perusahaan BUMN yang ditunjuk menolak meneruskan proses akuisisi. Kalau mereka menolak, ya, sudah. Sebelum mengakuisisi, pasti ada studi kelayakan. Kalau menurut mereka valuasi nilainya tidak cocok, ya, tidak jadi. NAMANYA disebut-sebut sebagai salah satu pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang pernah menghubungi Bahana Securities. Tapi Wahyu Kuncoro membantah melakukan intervensi. ”Saya menelepon Bahana untuk mempertanyakan dasar dan asumsi yang dipakai dalam membuat rekomendasi,” katan...
Baca selengkapnya

MEMELIHARA HANTU KOMUNISME

Gambar
PRESIDEN Joko Widodo semestinya tidak mendua sikap perihal fobia aparat dan sebagian masyarakat terhadap komunisme. Presiden harus dengan tegas menghentikan pelarangan diskusi dan pentas seni serta perampasan buku dan gambar berbau komunis yang marak akhir-akhir ini. Sikap tak tegas itu terasa dari dua pernyataan Jokowi yang terkesan ingin menyenangkan dua kelompok: para pengidap komunistofobia dan mereka yang menganggap ideologi itu cuma barang loak.  Mula-mula, dalam pertemuan dengan Kepala Kepolisian RI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jokowi mengeluarkan perintah agar penyebaran komunisme ditindak tegas. Belakangan, lewat juru bicara Istana, Johan Budi S.P., Presiden meminta pencegahan penyebaran komunisme tidak dilakukan dengan kebablasan. Pernyataan pertama memberi justifikasi kepada aparat untuk main sikat. Pernyataan kedua—mungkin dengan maksud mendinginkan suasana  nyatanya tidak membuat polisi dan tentara surut langkah....
Baca selengkapnya