PILIHAN PAHIT GENDHIS MANIS


SEKARANG bukan zamannya lagi perilaku ”asal bos senang”. Keputusan direksi dan komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III menolak perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengakuisisi pabrik gula Gendhis Multi Manis sudah tepat. Tentu Menteri Rini tidak nyaman, tapi secara bisnis akuisisi itu memang sangat tidak layak. Selain biayanya mahal, prospek pabrik gula itu masih belum jelas. Perintah akuisisi itu ada kaitannya dengan target swasembada gula pada 2019. Target itu akan dicapai dengan membangun pabrik baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada.

Gendhis dibidik karena bangkrut. Sudah tujuh bulan pabrik itu tak lagi berproduksi. Harga penawarannya pun tergolong murah, hanya Rp 300 miliar. Pemiliknya, Lie Kamadjaja, mengklaim investasi Gendhis Rp 1,7 triliun. Ternyata masih ada beban lain. Pembeli harus juga menanggung utang. Padahal utang Gendhis ke Bank BRI tergolong besar, lebih dari Rp 885,4 miliar plus tunggakan bunga Rp 61 miliar. Ditambah utang jangka pendek, kewajiban Gendhis mencapai Rp 1,2 triliun. Selain itu, dalam hitungan Bahana Securities, yang melakukan kajian, pemilik baru mesti menginjeksikan modal kerja Rp 120 miliar. 

Baca Juga : TERIMPIT PERANG,JADI KORBAN

Total jenderal, biaya akuisisi dan biaya operasional setelahnya mencapai Rp 1,23 triliun. Perintah akuisisi itu semakin aneh dengan fakta hitungan Bahana bahwa harga Gendhis Multi Manis tak lebih dari Rp 56 miliar. Utang Gendhis memang dijamin dengan tanah, bangunan, dan mesin yang nilainya sekitar Rp 1,7 triliun ditambah jaminan pribadi Kamadjaja. Tapi banyak jaminan berupa tanah yang belum bersertifikat. 

Inilah salah satu faktor yang mengakibatkan harga taksirannya jauh di bawah penawaran Kamadjaja. Repotnya, masih banyak syarat lain untuk membuat pabrik ini layak beroperasi kembali. Pertama, pemerintah harus membuka keran impor gula rafinasi untuk pabrik gula yang sudah ditutup sejak 2015 ini. Yang membuat Gendhis kelimpungan ketika impor dilarang, 40 persen kapasitas pabrik itu dialokasikan untuk gula rafinasi. 

Jika penghentian impor ini permanen, bisa dipastikan pabrik ini tak layak secara bisnis. Kedua, luas lahan dan produktivitas gula di kawasan Blora dan sekitarnya juga kurang mendukung kapasitas Gendhis. Salah satunya karena pasokan air terbatas. Lahan tebu milik Gendhis memang tak terlalu subur. Jikapun nantinya bisa menyerap seluruh produksi tebu dari Blora dan sekitarnya, pabrik ini tetap sulit mencapai kapasitas optimal. Belakangan, Rini berpaling ke Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk mengakuisisi Gendhis. Pilihan ini juga aneh. 

Melihat kondisi Gendhis saat ini dan prospeknya, perintah itu sama saja dengan mendorong RNI ke tubir jurang. Kasus Gendhis memang cukup memusingkan Kementerian BUMN. Jika Gendhis dibiarkan tumbang, BUMN lain, yakni Bank BRI, juga ikut terancam. Pinjaman plus tunggakan bunga Gendhis ke BRI mencapai Rp 947 miliar. Pabrik yang sudah berhenti tujuh bulan itu setiap bulan mesti membayar cicilan Rp 25 miliar ke BRI. Entah langsung berhubungan entah tidak, rasio kredit seret kotor Bank BRI naik cukup tinggi, yakni dari 1,78 persen pada Maret 2014 menjadi 2,2 persen pada Maret 2016.

 Semestinya Menteri Rini tak perlu sibuk mencari pembeli Gendhis. Tindakan Rini bisa berakibat buruk bagi BUMN lain yang terlibat kasus ini. Biarlah pemiliknya, Lie Kamadjaja, yang mempertanggungjawabkan utangnya sampai tuntas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pabrik Gula Kini Menjadi Permasalahan Publik

Gambar
Kenapa Kementerian BUMN meminta perusahaan pelat merah membeli pabrik gula ini? Dengan melihat persoalan kedepan, pemerintah ingin ada swasembada gula. Artinya, tidak mengimpor gula lagi. Kalau ingin meningkatkan pendapatan petani tebu, kita harus menanam tebu lebih banyak. Lalu pemerintah melihat ada pabrik yang bermasalah dan apa yang bisa dilakukan terhadap pabrik tersebut. Kami mendapat informasi perusahaan BUMN dipaksa membeli pabrik ini.  Tidak ada permintaan khusus seperti itu. Dua perusahaan BUMN yang ditunjuk menolak meneruskan proses akuisisi. Kalau mereka menolak, ya, sudah. Sebelum mengakuisisi, pasti ada studi kelayakan. Kalau menurut mereka valuasi nilainya tidak cocok, ya, tidak jadi. NAMANYA disebut-sebut sebagai salah satu pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang pernah menghubungi Bahana Securities. Tapi Wahyu Kuncoro membantah melakukan intervensi. ”Saya menelepon Bahana untuk mempertanyakan dasar dan asumsi yang dipakai dalam membuat rekomendasi,” katan...
Baca selengkapnya

MEMELIHARA HANTU KOMUNISME

Gambar
PRESIDEN Joko Widodo semestinya tidak mendua sikap perihal fobia aparat dan sebagian masyarakat terhadap komunisme. Presiden harus dengan tegas menghentikan pelarangan diskusi dan pentas seni serta perampasan buku dan gambar berbau komunis yang marak akhir-akhir ini. Sikap tak tegas itu terasa dari dua pernyataan Jokowi yang terkesan ingin menyenangkan dua kelompok: para pengidap komunistofobia dan mereka yang menganggap ideologi itu cuma barang loak.  Mula-mula, dalam pertemuan dengan Kepala Kepolisian RI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jokowi mengeluarkan perintah agar penyebaran komunisme ditindak tegas. Belakangan, lewat juru bicara Istana, Johan Budi S.P., Presiden meminta pencegahan penyebaran komunisme tidak dilakukan dengan kebablasan. Pernyataan pertama memberi justifikasi kepada aparat untuk main sikat. Pernyataan kedua—mungkin dengan maksud mendinginkan suasana  nyatanya tidak membuat polisi dan tentara surut langkah....
Baca selengkapnya