Istana Kini Berada Di Partai Beringin Loh


Sehari sebelum bertemu dengan Jokowi, Kalla juga berencana mengumpulkan pemimpin Golkar daerah di Hotel JS Luwansa, Kuningan. Pesan pendek undangan ini beredar di lingkup internal kader partai beringin. Belakangan, acara itu dibatalkan tanpa ada pemberitahuan lagi. ”Tentu ada pertimbangan sendiri,” ujar ketua tim sukses Ade Komarudin, Mohamad Suleman Hidayat. Kalla enggan terus terang soal dukungan terhadap calon ketua umum. Namun dia mengakui ada preferensi mendukung calon tertentu. 

”Semua orang pasti punya penilaian. Mana yang baik, mana yang kurang baik. Pastilah,” kata Kalla. Juru bicara Kalla, Husain Abdullah, menampik kabar bahwa Kalla telah menjatuhkan pilihan pada satu calon. ”Kalaupun ada yang bertanya, Pak Kalla akan memilih yang bersih dan punya rekam jejak baik,” ujar Husain. Kehadiran tangan pemerintah terasa sejak Golkar memutuskan menggelar musyawarah nasional melalui rapat pimpinan nasional pada Januari lalu. Saat penutupan rapat itu, Jokowi mengutus Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden ingin kisruh berkepanjangan di tubuh Golkar segera beres. 

Baca Juga : Koalisi Jokowi Siapkan Kampanye Nawacita II

Menurut Pramono, konflik partai bakal berimbas pada jalannya pemerintahan. ”Cepat atau lambat,” ujarnya. Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar digelar setelah terjadi konflik internal selama satu setengah tahun sejak Desember 2014. Pembukaan musyawarah itu di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu pekan lalu dihadiri Jokowi sebelum bertolak ke Korea Selatan dan Rusia. Sebanyak delapan nama kader, yakni Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo, bersaing memperebutkan pucuk tertinggi partai beringin. 

Setelah Golkar memastikan suksesi kepemimpinan, Jokowi diam-diam juga bergerak mendekati calon Ketua Umum Golkar. Pada pertengahan Februari lalu, Jokowi memanggil Airlangga Hartarto ke Istana Negara. 

Seorang politikus Golkar menuturkan, Jokowi menanyakan isu Airlangga bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum. ”Mas Airlangga siap melawan Setya dan Ade Komarudin?” ujar Jokowi seperti ditirukan politikus Golkar. Airlangga menjawab, ”Siap!” Jokowi juga menanyakan kesiapan pendanaan Airlangga seandainya bertarung di Musyawarah Nasional Golkar. Sebab, kata Jokowi, Setya dan Ade didukung sumber dana yang kuat. ”Sudah saya siapkan, Pak Presiden,” ucap Airlangga. Saat dimintai konfirmasi, Airlangga mengatakan mereka justru lebih banyak berdiskusi tentang masalah lain. 

”Soal peta jalan industri kehutanan,” ujarnya. Adapun juru bicara Presiden, Johan Budi S.P., menyangkal ada pertemuan itu. ”Sejauh yang saya tahu, Presiden tidak pernah memanggil Airlangga Hartarto,” katanya. Para calon ketua umum menyadari dukungan pemerintah penting untuk merebut suara pemilih. Sebab, banyak kader Golkar menjabat kepala daerah atau pemimpin Dewan. Ketua tim sukses Ade, M.S. Hidayat, mengatakan dukungan pemerintah amat vital bagi eksistensi Golkar. Menurut Hidayat, kader ingin memilih calon yang didukung pemerintah. ”Kader di bawah sudah letih berkonflik.

” Saat sosialisasi pencalonan pada 2 Mei lalu, hampir semua calon menyatakan pentingnya bekerja sama dengan pemerintah. Sikap ini bertolak belakang dengan langkah Golkar setelah pemilihan presiden. Ade menyatakan Golkar dilahirkan dengan ideologi karya kekaryaan. ”Partai ini tidak dilahirkan melawan pemerintahan,” ujarnya. 

Jalan para calon merapat ke pemerintah dilakukan dengan mendekati orangorang di lingkaran dekat Jokowi, yakni Luhut dan Kalla. Setya Novanto diuntungkan dengan posisinya sebagai kawan lama Luhut. Dia merapat ke Luhut, orang yang paling dipercayai Jokowi di pemerintahan. Hubungan Jokowi dengan Setya pernah harmonis, di awal-awal pemerintahan. Setya berhasil mendinginkan hubungan panas parlemenpemerintah. Hubungan keduanya sempat renggang saat kasus ”Papa Minta Saham”. Belakangan, komunikasi cair kembali saat membahas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PILIHAN PAHIT GENDHIS MANIS

Gambar
SEKARANG bukan zamannya lagi perilaku ”asal bos senang”. Keputusan direksi dan komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III menolak perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengakuisisi pabrik gula Gendhis Multi Manis sudah tepat. Tentu Menteri Rini tidak nyaman, tapi secara bisnis akuisisi itu memang sangat tidak layak. Selain biayanya mahal, prospek pabrik gula itu masih belum jelas. Perintah akuisisi itu ada kaitannya dengan target swasembada gula pada 2019. Target itu akan dicapai dengan membangun pabrik baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada. Gendhis dibidik karena bangkrut. Sudah tujuh bulan pabrik itu tak lagi berproduksi. Harga penawarannya pun tergolong murah, hanya Rp 300 miliar. Pemiliknya, Lie Kamadjaja, mengklaim investasi Gendhis Rp 1,7 triliun. Ternyata masih ada beban lain. Pembeli harus juga menanggung utang. Padahal utang Gendhis ke Bank BRI tergolong besar, lebih dari Rp 885,4 miliar plus tunggakan bunga Rp 61 miliar. Ditambah utang jangka pendek...
Baca selengkapnya

Pabrik Gula Kini Menjadi Permasalahan Publik

Gambar
Kenapa Kementerian BUMN meminta perusahaan pelat merah membeli pabrik gula ini? Dengan melihat persoalan kedepan, pemerintah ingin ada swasembada gula. Artinya, tidak mengimpor gula lagi. Kalau ingin meningkatkan pendapatan petani tebu, kita harus menanam tebu lebih banyak. Lalu pemerintah melihat ada pabrik yang bermasalah dan apa yang bisa dilakukan terhadap pabrik tersebut. Kami mendapat informasi perusahaan BUMN dipaksa membeli pabrik ini.  Tidak ada permintaan khusus seperti itu. Dua perusahaan BUMN yang ditunjuk menolak meneruskan proses akuisisi. Kalau mereka menolak, ya, sudah. Sebelum mengakuisisi, pasti ada studi kelayakan. Kalau menurut mereka valuasi nilainya tidak cocok, ya, tidak jadi. NAMANYA disebut-sebut sebagai salah satu pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang pernah menghubungi Bahana Securities. Tapi Wahyu Kuncoro membantah melakukan intervensi. ”Saya menelepon Bahana untuk mempertanyakan dasar dan asumsi yang dipakai dalam membuat rekomendasi,” katan...
Baca selengkapnya

MEMELIHARA HANTU KOMUNISME

Gambar
PRESIDEN Joko Widodo semestinya tidak mendua sikap perihal fobia aparat dan sebagian masyarakat terhadap komunisme. Presiden harus dengan tegas menghentikan pelarangan diskusi dan pentas seni serta perampasan buku dan gambar berbau komunis yang marak akhir-akhir ini. Sikap tak tegas itu terasa dari dua pernyataan Jokowi yang terkesan ingin menyenangkan dua kelompok: para pengidap komunistofobia dan mereka yang menganggap ideologi itu cuma barang loak.  Mula-mula, dalam pertemuan dengan Kepala Kepolisian RI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jokowi mengeluarkan perintah agar penyebaran komunisme ditindak tegas. Belakangan, lewat juru bicara Istana, Johan Budi S.P., Presiden meminta pencegahan penyebaran komunisme tidak dilakukan dengan kebablasan. Pernyataan pertama memberi justifikasi kepada aparat untuk main sikat. Pernyataan kedua—mungkin dengan maksud mendinginkan suasana  nyatanya tidak membuat polisi dan tentara surut langkah....
Baca selengkapnya